Cara Pikir Pejabat Harus Diubah
Kamis, 01 April 2010 10:39:57 WIB
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun sejumlah orientasi dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Aceh. Namun untuk mencapai target pembangunan tersebut, pola dan cara berpikir birokrat/pejabat di Aceh perlu diubah agar bisa berfikir dan bertindak secara ekonomi.
Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, saat menjadi keynote speaker dalam acara Dialog Ilmiah Perekonomian Aceh dengan tema ‘Orientasi Pembangunan Ekonomi Aceh 2010-2012’ yang digelar Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Unsyiah, Rabu (31/3).
“Sekarang ini pemerintah Aceh sedang menyusun RPJP (rencana pembangunan jangka panjang). Sehingga siapapun pemimpin Aceh ke depan akan bisa menjalankan orientasi pembangunan yang ditetapkan,” kata Wagub. Disamping itu juga sedang disusun induk pengelolaan dana migas dan otsus.
Wagub menyebutkan, orientasi pembanguan Aceh adalah pada sektor pertanian, pertambangan dan industri yang di dalamnya juga termasuk tourism (pariwisata). Namun khusus untuk industri dia katakan, diperlukan masyarakat yang bermental indsutri, yakni yang menghargai waktu, memiliki kualitas, dan pelayanan yang memuaskan.“Namun masalahnya birokrat tidak bisa berfikir dan bertindak secara ekonomi. Kalau tidak demikian masyarakat tidak akan sejahtera. Good governance di Aceh masih belum berjalan maksimal,” tandas Wagub Nazar.
Terima delegasi Prancis
Usai menghadiri dialog ilmiah tersebut, Wagub Nazar juga menerima kedatangan delegasi Secours Populaire Francais (SPF) di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Wagub mengatakan, pemerintah Aceh saat ini sedang melakukan pembenahan ekonomi dan banyak bantuan yang sudah dikelola dengan baik.
LP4A Triartika yang dipimpin Syahrul selama ini dia katakan, telah melakukan kegiatan tersebut dengan dukungan SPF, antara lain proyek di Lampulo dan juga restaurant di Kota Banda Aceh. Pertemuan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Statement Concernming Donation of Secours Populaire Francais yang dilakukan Sekretaris Jenderal SPF, Henrie Steinberg dan President LP4A Triartikal, Syahrul.(Serambi Indonesia)
Kamis, 01 April 2010 10:39:57 WIB
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun sejumlah orientasi dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Aceh. Namun untuk mencapai target pembangunan tersebut, pola dan cara berpikir birokrat/pejabat di Aceh perlu diubah agar bisa berfikir dan bertindak secara ekonomi.
Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, saat menjadi keynote speaker dalam acara Dialog Ilmiah Perekonomian Aceh dengan tema ‘Orientasi Pembangunan Ekonomi Aceh 2010-2012’ yang digelar Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Unsyiah, Rabu (31/3).
“Sekarang ini pemerintah Aceh sedang menyusun RPJP (rencana pembangunan jangka panjang). Sehingga siapapun pemimpin Aceh ke depan akan bisa menjalankan orientasi pembangunan yang ditetapkan,” kata Wagub. Disamping itu juga sedang disusun induk pengelolaan dana migas dan otsus.
Wagub menyebutkan, orientasi pembanguan Aceh adalah pada sektor pertanian, pertambangan dan industri yang di dalamnya juga termasuk tourism (pariwisata). Namun khusus untuk industri dia katakan, diperlukan masyarakat yang bermental indsutri, yakni yang menghargai waktu, memiliki kualitas, dan pelayanan yang memuaskan.“Namun masalahnya birokrat tidak bisa berfikir dan bertindak secara ekonomi. Kalau tidak demikian masyarakat tidak akan sejahtera. Good governance di Aceh masih belum berjalan maksimal,” tandas Wagub Nazar.
Terima delegasi Prancis
Usai menghadiri dialog ilmiah tersebut, Wagub Nazar juga menerima kedatangan delegasi Secours Populaire Francais (SPF) di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Wagub mengatakan, pemerintah Aceh saat ini sedang melakukan pembenahan ekonomi dan banyak bantuan yang sudah dikelola dengan baik.
LP4A Triartika yang dipimpin Syahrul selama ini dia katakan, telah melakukan kegiatan tersebut dengan dukungan SPF, antara lain proyek di Lampulo dan juga restaurant di Kota Banda Aceh. Pertemuan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Statement Concernming Donation of Secours Populaire Francais yang dilakukan Sekretaris Jenderal SPF, Henrie Steinberg dan President LP4A Triartikal, Syahrul.(Serambi Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar