SEJAK pemerintah kolonial Hindia Belanda memproklamirkan perang dan pendudukan atas Kerajaan Aceh Darussalam pada 26 Maret 1873 hingga tercapainya perjanjian damai MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu, Aceh telah melewati sebagian usianya dengan rangkaian konflik multidimensi yang berkepanjangan, jauh dari kehidupan demokrasi dan damai lebih kurang selama 132 tahun.
Konflik yang berkepanjangan ini dimulai dari perlawanan rakyat Aceh terhadap imperialisme pemerintah kolonial Belanda hingga tahun 1942, kemudian perlawanan terhadap pendudukan Jepang sampai tahun 1945, perlawanan DI/TII (sejak 20 September 1953) di bawah pimpinan Tgk Daud Beureueh sebagai akibat kekecewaan terhadap Pemerintah Indonesia rezim Orde Lama, sampai gerakan perlawanan GAM di bawah pimpinan Tgk Hasan Tiro selama hampir 30 tahun (sejak 4 Desember 1976) terhadap Pemerintah Indonesia rezim Orde Baru dan Orde Reformasi hingga tercapainya MoU Helsinki pada Agustus 2005 lalu, tepatnya 5 bulan pascabencana gempa dan tsunami melanda Aceh.
Konflik yang berkepanjangan ini dimulai dari perlawanan rakyat Aceh terhadap imperialisme pemerintah kolonial Belanda hingga tahun 1942, kemudian perlawanan terhadap pendudukan Jepang sampai tahun 1945, perlawanan DI/TII (sejak 20 September 1953) di bawah pimpinan Tgk Daud Beureueh sebagai akibat kekecewaan terhadap Pemerintah Indonesia rezim Orde Lama, sampai gerakan perlawanan GAM di bawah pimpinan Tgk Hasan Tiro selama hampir 30 tahun (sejak 4 Desember 1976) terhadap Pemerintah Indonesia rezim Orde Baru dan Orde Reformasi hingga tercapainya MoU Helsinki pada Agustus 2005 lalu, tepatnya 5 bulan pascabencana gempa dan tsunami melanda Aceh.
